Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran akan membuat kajian tentang Aspek-aspek Hukum Pengelolaan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran akan membuat kajian tentang Aspek-aspek Hukum Pengelolaan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu

Photo: Nugraha Ardiansyah

[Bandung, 13/11/2017] Universitas Padjadjaran terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan Geopark Nasional Ciletuh-Palabuhanratu (GNCP). Kali ini melalui Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran mencoba untuk membuat kajian Aspek-aspek Hukum Pengelolaan GNCP. Pada tanggal 13 November 2017 di UNPAD Training Centre Hotel sebagai langkah awal, Fakultas Hukum telah mengadakan Focused Group Discussion (FGD) untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di GNCP seperti perizinan pertambangan, regulasi lingkungan, sengketa lahan, sepadan pantai, dan lain-lain yang bersumber dari beberapa instansi/lembaga/dinas terkait.

“Banyak pihak yang berperan aktif dalam pengelolaan GNCP, dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah membentuk Badan Pengelola GNCP, namun untuk pengelolaan di geosite GNCP perlu adanya regulasi BUMDES jika dikelola oleh Desa dan perlu adanya Perjanjian Kerjasama dengan pemilik lahan yang terperinci, karena Perjanjian Kerjasama dengan pemilik lahan saat ini masih belum jelas”, Ujar Asep dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi. Muhsin dari Dinas PESDM Kabupaten Sukabumi mengatakan bahwa “ada tambang-tambang yang tidak memiliki izin (illegal) di Kawasan GNCP”. GNCP memiliki batuan-batuan yang unik dan jarang ditemukan ditempat lain, oleh karena itu Prof. Mega Rosana ingin batuan-batuan tersebut perlu dijaga dengan konsep Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG).

Photo: Nugraha Ardiansyah

Kajian hukum yang akan dibuat oleh Fakultas Hukum ini dimaksudkan agar menjadi dasar penetapan sebuah aturan hukum yang akan ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga ada kepastian dalam pengelolaan dan rencana pembangunan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi GNCP.

Laporan oleh: Nugraha Ardiansyah